Judi Online Apakah Legal – Jakarta pernah kaya berkat pajak judi, orang kaya Indonesia juga rajin berjudi di kasino ASEAN. Apakah mungkin perjudian diatur? Tengoklah argumentasi para pendukung judi legal seperti Arief Poyuono dan yang menentang.
Wakil Ketua DPP Partai Gerindra Arief Poyuono pekan lalu mencuit usulan kepada pemerintah Indonesia untuk melegalkan perjudian kasino guna menciptakan lapangan kerja dan mempercepat pertumbuhan ekonomi Indonesia di masa wabah Covid-19. Kedengarannya Anda akan membuat masalah, bagaimana potensi pendapatan pemerintah jika perjudian dilegalkan? Apakah Arief terinspirasi Ali Sadikin, mendiang Gubernur DKI Jakarta yang legendaris?
Judi Online Apakah Legal
Gagasan Arief bukanlah hal baru. Ketika membahas hubungan antara perjudian dan cara pemerintah mengumpulkan dana publik, tidak dapat dihindari kasus Jakarta di bawah Gubernur Ali Sadikin (1966-1977). Ini adalah contoh nyata bagaimana judi bisa menjadi sumber pendapatan daerah. Dari pajak perjudian, prostitusi, bar, dan panti pijat, Ali disebut mampu menggemukkan anggaran Pemprov DKI, dari hanya Rp 66 juta per tahun menjadi Rp 122 miliar pada 1977. Uang itu digunakan untuk membangun infrastruktur Jakarta secara masif. , mulai dari halte bus, jalan tol, hingga infrastruktur ikonik Monas, Taman Impian Jaya Ancol dan Taman Ismail Marzuki. “Judi tidak bisa diberantas. Apalagi di kalangan masyarakat Tionghoa, judi adalah budaya untuk menghilangkan kesialan. Mantan Ketua Majelis Ulama Indonesia, almarhum Hasan Basri mengatakan, judi tidak bisa diberantas. Dan kalau hanya merugikan karena itu Ditutup, lalu merebak kemana-mana, lebih baik melokalkan judi,” kata Ali saat diwawancarai majalah Tempo, Juni 2000.
Cek Fakta] Modus Judi Online Kian Canggih?
“Saya tahu judi itu ilegal. Saya sendiri tidak pernah berjudi. Dan biarlah ini menjadi tanggung jawab pribadi saya di hadapan Tuhan. Tapi kalau judi dilarang, warga Jakarta tidak bisa keluar rumah. Dan bapak-bapak harus menggunakan helikopter kalau harus kemana-mana. karena jalan-jalan ibukota dijadikan uang judi,” imbuhnya. Bukan hanya Jakarta yang gemar berjudi. Penduduk pada tahun 1980-an tentu akrab dengan perjudian legal ala pemerintah pusat berupa undian Sumbangan Sosial Dermawan Berhadiah (SDSB), Pekan Olahraga dan Ketangkasan (Porkas) serta undian Voucher Sumbangan Olahraga Berhadiah (KSOB). Pendapatan dari kontes ini tidak sedikit. Dalam catatan Tempo, selama 1986-1987 saja, judi Porkas meraup pendapatan Rp 29 miliar. dari kupon senilai Rp. 300 per Masuk akal undian ini laris manis, hadiah utamanya saja Rp 100 juta. Padahal gaji pokok PNS pada tahun-tahun itu sebesar Rp 120.000. Tapi tunggu. Kalau angka itu terbilang bombastis untuk tahun 80-an, lihat saja omzet dua undian yang digelar Yayasan Bhakti Dana Kesejahteraan Sosial: Tahun 1988 judi KSOB punya omzet Rp 1,2 triliun/tahun, 1989-1993 judi SDSB punya omzet Rp. 1 triliun/tahun. Bahkan di tahun 2020, uang sebanyak itu masih terasa sangat besar. Tak heran tahun 1988 menjadi momen Rhoma Irama merilis lagu legendarisnya.
Menurut pemberitaan media, pendapatan penyelenggara pesta olahraga sebagian besar digunakan untuk bantuan sosial dan penyelenggaraan event olahraga besar seperti SEA Games dan PON. Namun masyarakat Islam tetap tidak puas. Penolakan dari para pendeta juga datang. Penerus Ali Sadikin, Gubernur Soeprapto, punya pendapat berbeda soal judi. Dia memerintah ibu kota dari tahun 1982 hingga 1987. Sejak era Soeprapto, perjudian dilarang sama sekali. Pada dasawarsa 90-an, Presiden Soeharto, di bawah tekanan kelompok-kelompok Islam yang gencar dimobilisasi untuk memusnahkan semua praktik ilegal, menyatakan segala bentuk perjudian ilegal di wilayah Indonesia. Menurut artikel Historia, UU 7/1974 tentang Pengawasan Perjudian sebenarnya memperberat hukuman perjudian dalam Pasal 303 KUHP, namun legalisasi perjudian tidak sepenuhnya dihentikan hingga tahun 1993.
Setelah itu, permainan togel diaktifkan beberapa kali. Adalah PT Mutiara Mandala Mahardhika yang berencana mengadakan undian Dana Masyarakat Untuk Olahraga (Damura) pada tahun 2000, namun gagal. Pada tahun 2003, PT Provicia juga gagal menerbitkan izin kuis Olah Raga dan Kemanusiaan (OK) berupa penjualan kupon asuransi kematian dengan premi. Tapi judi tidak pernah mati. Setelah era permainan legal, kompetisi kelincahan berlanjut secara rahasia. Dari skala kecil seperti lotere dan sabung ayam di pedesaan hingga kasino tersembunyi di apartemen dengan omset harian Rp 700 juta. Para pengedar mulai dari ibu rumah tangga hingga konon mantan raja rokok Indonesia. Internet dan ponsel juga telah memajukan permainan ini. Menurut Anton Medan, mantan perampok dan bandar judi terkenal di tahun 1990-an, sejak dilarang, sebagian besar penjudi Indonesia telah terbang ke tempat-tempat perjudian di luar negeri atau sekadar bermain melalui ponsel mereka. “Setidaknya 51 persen perusahaan judi di luar negeri [Asia Tenggara, para pemainnya] adalah orang-orang kita. Di Singapura, kebanyakan dari mereka dari pajak dan gubernur, juga politisi, yang juga selebritas. Saya tidak bisa menyebutkan namanya jika Anda mau tahu, boleh saya tunjukkan,” kata Anton dalam wawancara khusus dengan Medcom pada 2018. “Bisa main lewat HP, bayar pakai mobile banking, tinggal transfer, canggih.” Surga judi asing inilah yang membuat Arief Poyuono percaya bahwa ada peluang untuk menghasilkan devisa bagi negara. Diketahui bahwa banyak orang kaya dari Indonesia bermain di kasino di Singapura, Malaysia, dan Makau. Termasuk di daerah yang ingin mencuci uang hasil kejahatan, mereka juga menjalankan kasino. Pada tahun 2010, dua kasino Singapura mencatat pendapatan kotor sebesar US$6 miliar. Di Makau, Las Vegas-nya Asia, aliran uang di kasino tahun lalu mencapai $36,7 miliar. Sejauh ini, ide Arief tidak masuk akal. Masalahnya, opini publik terus terpecah. Pada tahun 2002, Gubernur DKI saat itu, Sutiyoso, berniat membangun lokasi perjudian (termasuk kasino) di Kepulauan Seribu. Gagasan itu dibatalkan karena penolakan besar-besaran dari masyarakat kepulauan seribu. Apalagi jika yang melamar hanya Arief Poyuono.
Selain itu, judi secara umum memiliki rekam jejak yang membuat trauma masyarakat Indonesia. Tidak, ini bukan sinetron tentang keluarga yang jatuh miskin karena ayah mereka kecanduan judi. Ini tentang aktivitas perjudian yang selalu meningkat setiap ada pemilu, bahkan ada penelitian yang mengatakan perjudian juga memotivasi orang untuk memilih. Namun tak menutup kemungkinan publik akan berbalik mendukung usulan Arief setelah mengetahui Kominfo baru saja mengajukan anggaran Rp 1 triliun kepada DPR RI untuk membeli mesin pemblokir situs judi online. Kenapa bisa begitu banyak? Kominfo mengatakan karena mesin peninjau mereka sekarang hanya bisa mendeteksi konten negatif yang mayoritas adalah pornografi. Jika Anda memblokir situs game secara langsung, Anda tidak bisa. Namun, ada satu aspek yang bisa menjadi amunisi bagi tim pendukung legalisasi perjudian, yakni fakta yang dihadirkan oleh seorang pengusaha judi online asal Indonesia yang kini berdomisili di Filipina. Beberapa waktu lalu, katanya pasar judi online termasuk taruhan bola dan poker digital masih Indonesia terbesar di Asia Tenggara. Pria berinisial A.D. memulai karirnya di site management dari Bavet City di Kamboja sebelum pindah ke Manila. Kedua negara sama-sama mengizinkan perjudian.
Alasan Mengapa Perjudian Ilegal Di Indonesia
“Menjalankan bisnis judi dari Bavet [Kamboja] jauh lebih murah daripada dari Jakarta. Namun, pasar kami masih di Indonesia,” katanya. “Kebanyakan staf saya di Manila adalah Muslim Indonesia. Mereka bekerja sama kerasnya dan saya sangat mempercayai mereka. Ada banyak pemain judi online yang namanya Muslim.” Tentu tidak semua pihak yang menentang legalisasi perjudian di Indonesia tidak bertentangan dengan agama. Ketua Forum Warga Jakarta (Fakta) Azas Tigor Nainggolan saat diwawancarai Detik.com menolak legalisasi perjudian karena bisa memicu masalah sosial bagi kalangan menengah ke bawah. “Bayangkan nanti yang menganggur tidak punya uang dan mengira modal judinya 10, bisa dapat 1.000. Bukannya cari kerja malah menghabiskan waktu dan uangnya di tempat-tempat judi,” ujarnya. Selain itu, jika perjudian dilegalkan, akan menakutkan jika banyak netizen di masa depan akan memperluas hobinya dari game online dan mengumpulkan action figure hingga berjudi setiap malam. Tidak diragukan lagi Twitter akan penuh dengan cerita “pasangan saya adalah seorang penjudi”. Bikin pusing bukan… Kemajuan sistem dan teknologi informasi masih membawa dampak negatif, hal ini terlihat dari maraknya situs judi online. Upaya pemerintah untuk menekan tingkat perjudian di Indonesia masih memerlukan upaya lebih. Oleh karena itu, pemerintah memberikan sanksi kepada para pemain judi online agar lebih jera.
Kemudahan mengakses internet seiring dengan kemudahan memperoleh informasi situs judi online dikhawatirkan berdampak pada anak di bawah umur jika dibiarkan begitu saja. Meski usia pemain judi online tidak bisa ditentukan, namun tidak bisa dipungkiri akan ada anak-anak atau remaja yang bermain judi online.
Aturan terkait perjudian telah diatur dalam beberapa pasal, salah satunya mengatur pasal perjudian yaitu pasal 303 bis, ayat 1, dalam KUHP, sedangkan untuk pasal tentang game online diatur dalam pasal 27 ayat UU No 11 Tahun 2008 dan Pasal 45 UU Ayat (2) No 19 Tahun 2016.
Hukuman bagi pemain judi online dalam prosesnya akan sangat berbeda dengan judi biasa, hal ini didasari karena pemain judi online menggunakan sistem yang canggih berbeda dengan judi seperti remi, sabung ayam atau toto gelap (togel).
Kamartaruhan || Agen Situs Qq Online Terbaik By Kamartaruhan
Namun hukuman untuk judi online dan judi biasa tetap dikenakan pasal yang berlaku, sanksi bagi pemain judi biasa tentunya akan dikenakan pasal dalam KUHP, karena jika dijerat dengan pasal 45 ayat (2) dalam UU ITE harus ada transmisi, dimana hal ini tidak terdapat dalam perjudian pada umumnya.
Pelaku judi online akan dijerat Pasal 45 Ayat (2) UU ITE, ancaman hukuman dalam Pasal ini adalah pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1 miliar.
Berbeda dengan tindakan hukum terhadap perjudian online, perjudian kasual yang dilakukan secara langsung akan sangat mudah ditangkap oleh aparat penegak hukum jika ada yang melaporkannya. Sebagai komunitas, mereka akan merasa tidak nyaman jika ada pemain di sekitar rumahnya.
Untuk memberikan efek jera kepada para penjudi dan untuk mengamankan pelakunya dari penegakan hukum, masyarakat harus mengambil tindakan tegas dengan melaporkan para penjudi ke kantor polisi.
Heboh Situs Judi Online Raup Rp20 Juta Sehari, Siapa Sangka Pusat Judi Terbesar Seantero Asean Justru Pernah Dibangun Elite Orde Baru, Pak Harto Bahkan Beri Restu Langsung
Namun sebagai masyarakat yang menemukan pelaku perjudian di sekitar rumah, mereka harus membawa bukti yang kuat agar pelaku dapat dijerat sesuai dengan pasal yang berlaku. Jika pelaku terbukti melakukan perjudian, dan salah satunya perjudian
Judi online legal, apakah octafx legal, apakah fbs legal di indonesia, octa investama apakah legal, apakah trading itu judi, apakah octafx legal di indonesia, apakah olymp trade legal, judi bola online legal, trading apakah judi, apakah forex legal, apakah forex dana legal, apakah fbs legal